Berkenalan Dengan Gedung Karesidenan Kabupaten Purwakarta

Gedung Karesidenan Kabupaten Purwakarta
Sumber: Badan Penghubung Jawa Barat

Analis Purwakarta -- Penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia memiliki pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung baik untuk pemerintah, ataupun masyarakat Indonesia. Meskipun Belanda dan Jepang telah lama meninggalkan Indonesia namun peninggalan dan kebudayaannya masih dapat kita jumpai di sekitar lingkungan kita.

Sejak era VOC pada tahun 1630 Kabupaten Purwakarta dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Karawang (Pemkab Purwakarta, 2018). Pada tahun 1830 Purwakarta dijadikan sebagai ibu kota baru Kabupaten Karawang. Dahulu nama “Purwakarta” tidak pernah digunakan, masyarakat umumnya lebih menyebutnya dengan nama “Sindangkasih” (Pemkab Purwakarta, 2018). Hal ini erat kaitannya dengan kondisi masyarakatnya yang ramah tamah (Pemkab Purwakarta, 2018).

Sadar akan segala potensi yang dimiliki di Kabupaten ini, Belanda kemudian membangun sarana infrastruktur, baik untuk kepentingan sipil ataupun militernya. Oleh sebab itu, Kabupaten Purwakarta memiliki sejumlah peninggalan historis yang ditinggalkan oleh Belanda ataupun Jepang. Beberapa contoh dari peninggalan kedua bangsa ini dapat dilihat dari arsitektur-arsitektur gedung pemerintahan, ataupun infrastruktur yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Jejak pembangunan tersebut dapat kita lihat hingga zaman sekarang, dimana Kabupaten Purwakarta memiliki beragam bangunan peninggalan Belanda maupun Jepang. Beberapa contohnya adalah Gedung Keresidenan, Stasiun Purwakarta, Depo Kereta Api Stasiun Purwakarta, Gedung Kembar, Normaal School atau sekolah guru di komplek UPI PGSD Purwakarta, dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Purwakarta, maka diperlukan sebuah bangunan yang dapat menunjang kegiatan tersebut. Bangunan tersebut dinamakan Gedung Keresidenan Kabupaten Purwakarta. 

Gedung Karesidenan Kabupaten Purwakarta terletak di Jl. KK Singawinata ini berdiri diatas tanah seluas 3530m2, dan terletak dikoordinat 06° 33′ 543″ Lintang Selatan dan 107° 26′ 803″ Bujur Timur (Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, (n.d). Gedung ini diresmikan pada tanggal 27 Desember 1902, dan merupakan aset milik pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Cagarbudaya Kemendikbud, n.d). 

Gedung yang bersebelahan dengan Taman Air Mancur Sri Baduga ini memiliki desain arsitektur campuran antara arsitektur Eropa dan arsitektur Tionghoa. Jejak arsitektur Tionghoa dapat dilihat dari beberapa bagian bangunan ini, seperti bagian porch atau struktur atap, pagar langkan, dan tiang-tiang bangunan yang terbuat dari kayu, ataupun huruf-huruf Tionghoa yang terdapat diatas bangunan ini dan melambangkan Feng Shui atau arah mata angin (Cagarbudaya Kemendikbud, n.d). Sedangkan untuk arsitektur Belanda sendiri dapat dilihat dari langgam arsitektur yang bercorak Indische Empire Stijl, dan desain tiang berbentuk segi delapan (Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, (n.d).

Untuk memasuki bangunan ini terdapat dua jalan berupa tangga setinggi 0.5m yang berada di tengah bangunan. Bagian serambi bangunan ini memiliki dua kamar yang terletak dibagian kanan dan kiri bangunan ini. Sedangkan desain jendela bangunan ini menerapkan desain berdaun ganda, dan terdiri dari daun jendela kayu yang disusun secara jalusi (bersap-sap) (Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, (n.d). 

Selain itu, bangunan ini terdiri dari dua paviliun yang berada di bagian kanan dan kiri bangunan (Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, (n.d). Antara kedua paviliun ini dihubungkan dengan sebuah koridor terbuka (Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, (n.d). Sebelah barat bangunan ini juga berdekatan dengan Gedung Sigrong yang biasa dijadikan sebagai penyelenggaraan event daerah.

Bangunan ini telah mengalami beberapa alih fungsi kegunaan dengan tetap mempertahankan arsitektur lamanya. Pada masa pendudukan Jepang, bangunan ini digunakan sebagai markas Honbu Kenpetai atau markas polisi Jepang yang merupakan bagian dari Detasemen Syoji (Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, (n.d). Untuk saat ini gedung Karesidenan digunakan sebagai kantor Badan Koordinasi Wilayah Purwakarta (Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, (n.d).

Hanya saja terdapat kekurangan dari pemeliharaan bangunan ini. Diantaranya adalah pagar bangunan yang memiliki bekas-bekas vandalisme. Selain itu dikarenakan fungsinya sebagai kantor Bandan Koordinasi Wilayah Purwakarta, maka pengunjung sipil hanya bisa melihatnya dari luar saja, kecuali bila ada event di Kabupaten Purwakarta.

Daftar Pustaka

1. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (n.d). Gedung Karesidenan. https://badan-penghubung.jabarprov.go.id/gedung-karesidenan/#:~:text=Gedung%20Karesidenan%20berada%20di%20Jl,26%E2%80%B2%20803%E2%80%B3%20Bujur%20Timur.
2. Cagar Budaya Kemendikbud. (n.d).  Gedung Karesidenan. http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/cagarbudaya/detail/PO2016060900397/gedung-karesidenan
3. Pemkab Purwakarta. (2018). Sejarah Purwakarta. https://purwakartakab.go.id/read/24