Analis Purwakarta

Kantor Kepala Desa Bunau, Bulungan Sumber: Wikimedia Analis Purwakarta - Purwakarta.  Pemerintahan desa sebagai buah hasil dari adanya otonomi daerah, memiliki kewenangan-kewenangan dalam membangun daerahnya. Pada bidang perekonomian, pemerintahan Desa dapat membangun BUMDes BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang dikelola oleh satu atau lebih dari dua desa dengan tujuan untuk memajukan perekonomian desa. BUMDes/BUMDes bersama memiliki serangkaian landasan hukum, diantaranya: Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pemerintah Desa tidak hanya berdiri sendiri dalam usahanya untu

  Logo Bank Indonesia Sumber: Wikimedia Analis Purwakarta - Purwakarta.  Masyarakat modern saat ini sudah tidak asing dengan adanya Bank. Bank merupakan sebuah badan usaha keuangan yang dikelola baik oleh swasta atau negara dan memiliki serta menjalankan beberapa fungsi. Fungsi-fungsi perbankan dapat kita lihat pada regulasi perbankan, regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Fungsi utama bank tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, Fure (2016) menjelaskan bahwa, Bank memiliki tiga fungsi yakni 1) sebagai penampung dana masyarakat, 2) sebagai penyalur uang ke masyarakat, dan 3) sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa. Lebih jauh, Fure (2016) menjelaskan juga bahwa bank memiliki 14 fungsi yang diantaranya Penciptaan kredit (credit creation) Penerimaan titipan (de

KRI Raden Edi Martadinata 331 Sumber: Wikimedia JAKARTA, INEWS - Jumlah KRI TNI AL yang dimodernisasi untuk menjaga wilayah laut Indonesia ingin ditambah lagi oleh Menteri Pertahanan (menhan), Prabowo Subianto. Mengingat, saat ini ada 41 kapal TNI AL yang lagi  dimodernisasi oleh PT PAL Indonesia. Keinginan tersebut diutarakan Prabowo Subianto saat memberikan pengarahan kepada jajaran pejabat Eselon I dan II di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Selasa (2/1/2023). “Dari 41 kapal perang ini, mungkin bisa bertambah menjadi 43 hingga 44 KRI,” kata Prabowo. Prabowo juga meminta kepada jajarannya untuk mempercepat proses penambahan jumlah KRI yang akan dimodernisasi. Hal itu agar kapal TNI AL siap tempur demi menjaga pertahanan negara. “Tolong approach Mabesal. Tolong, yang sudah tidak bisa operasional, segera masuk dock. Jangan ada penghambatan birokratis,” ujar Prabowo. Sebelumnya, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengatakan, kesejahteraan prajurit dan pembangunan sarana prasar